Selasa, 22 November 2016

Makalah Pembiayaan Untuk Program Pengawasan Penyakit Menular Pengalaman Di Indonesia

BAB II
PEMBAHASAN

2.1.Pembiayaan Untuk Program Pengawasan Penyakit Menular Pengalaman Di Indonesia
            Dalam  reancana pembangunan Lima Tahun V ( Revelita V) yang dimulai bulan april 1989 akan diberikan penekanan yang khusus kepada IMR yang tinggi, dan MMR ( Maternal Mortality Rate ). Penyakit diare termasuk 24 % dari kematian bayi. Diikuti oleh radang pernapasan yang akut (23 %) dan tetanus neonatal (22%). Bagian ini merupakan contoh pembiayaan program pemberantasan penyakit menular di Indonesia yang merupakan bagian dari program pembelanjaan perawatan kesehatan secara keseluruhan.
1.      Pembiayaan Pengawasan Penyakit Menular
Perluasan program pengawasan penyakit diare, malaria dan imunisasi diberikan prioritas utama.  Hampir seluruh pengeluaran program pengawasan penyakit memperoleh sumber dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan melalalui saluran yang berbeda dan beberapa dari sulmbangan pemerintah provinsi dan kabupaten.
Anggaran pemerintah termasuk bantuan eksternal berkurang pada tahun 1984/1985 sampai 1987/1988. Data menunujukan berkurang 75 % selama empat tahun. Bagaimanapun juga komponen bantuan asing tumbuh 6 kali untuk menutupi kekurangan tersebut.
2.       Pembiayaan Program Pemberantasan Penyakit Diare (CDD)
Tren penurunan anggaran program pemberantasan penyakit menular dalam lima tahun terakhir mengharuskan menyusun prioritas yang lebih baik dalam program pengawasan penyakit menular untuk menvapai satu tujuan program kesehatan nasional yaitu menurunkan Infant Mortality Rate (IMR)
3.      Efisiensi Biaya Pengobatan Penyakit Diare Melalui Penggunaan Obat-Obatan Secara Rasional
Studi yang dilakukan oleh departemen  kesehatan dengan sponsor dari USAID yang berkenan dengan obat-obatan untuk kelangsungan hidup anak dalam system kesehatan masyarakat Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar perawatan yang dilakun dalam menyediakan fasilitas umum masih tidak rasional termasuk pengobatan penyakit diare. Pengeluaran untuk pembelian antibiotic sekitar 40 % dari seluruh anggatan obat-obatan sedangkan penggunaannya tidak rasional. Di Jawa Barat kampanye tentang Oral Rehidration Therapy (ORT) sekaranag sedang berlangsung. Membantu penggunaan secara rasional obat-obatan dari garam oralit terutama cairan untuk pengobatan diare di rumah.
4.      Masalah Dalam Pembiayaan Pengawasan Penyakit Diare (CDD)
Masalah – masalah dalam pembiayaan pengawasan penyakit diare diantaranya :
a.       Pendidikan Masyarakat
Pendidikan masyarakat memberikan peranan yang sangat penting. Pengetahuan serta perilaku yang lebih baik sangat diperlukan jika masyarakat meminta untuk meningkatkan sumbangan pembiayaan pengawasan penyakit diare.
b.    Peran Sektor Swasta
Peranan swasta adalah kemauannya untuk berpartisipasi dalam penyebarluasan garam oralit sampai ke level paling bawah untuk memenuhi permintaan . jika ini dapat dicapai makan beban pemerintah akan menjadi ringan dan yang paling utama adalah bagaimana membangkitkan permintaan masyrakat terhadap oralit secara tepat.
c.   Training profesi medis dan paramedis
Kasus manajemen yang tidak rasional hanya dapat berkurang dengan reorientasi medis seperti pendidikan paramedic. Usaha menambah penggunaan oralit dari 15,5 % menjadi 68,1 % sesudah kampanye dimulai. Jika semua pasien dirawat ideal dimana hanya 20 % yang mendapat antibiotik dan 100 % oralit maka biaya akan menurun 51 %. Hal itu mengubah perhitungan dalam skala besar bila penduduk yang dilayani oleh pusat kesehatan adalah 80000 orang. Dimana penduduk dibawah lima tahun adalah 14 % atau sekitar 4.200 jelas merupakan penghematan obat-obatan yang lebih rasional.
d.      Pembelian Obat-obatan untuk Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit
Dalam kasus ini berdasarkan perjanjian yang bertanggung jawab secara resmi terutama dalam usaha memperolehj obat-obatan sesuai dengan pola penyakit dan juga aspek kasus menajemen yang rasional.
5.      Integrasi pengawasan penyakit diare dan radang tenggorokan akut
Mengingat kesamaan dalam perawatan penyakit diare dan radang tenggorokan akut khususnya dalam manajemennya. Usaha yang dalam aspek ini di beberapa lembaga menunjukan hasil yang dapat diharapkan.

2.2. Model Epidemiologi Dan Analysis Cost Effectiveness Untuk Program Pengobatan Tbc Di Indonesia
Mengingat penyakit TBC merupakan masalah yang serius dalam kesehatan masyarakat di Indonesia, pemerintah Indonesia secara terus-menerus telah berusaha secarabesar-besaran untuk mengurangi masalah yang timbul melalui berbagai program TBC. Untuk memperkirakan betapa seriusnya suatu masalah dan mengevaluasi beberapa program local sebuah survei prevalensi nasional telah dilakukan. Bagaimanapun juga dalam merencanakan maksud tersebut khususnya dalam mengembangkan strategi pengembangan program pengobatan, model epidemiologi sangat diperlukan untuk mengevaluasi prevalence rate demikian juga prevented cases, dalam suatu strategi program pengobatan.

1.      Bentuk Model Epidemiologi  
Dalam sejarah timbulnya penyakit TBC alami dan program vaksinasi BCG, secara keseluruhan telah dikenal enam kelompok utama epidemiologi, yaitu : kelompok tidak terinfeksi (s1), kelompok terinfeksi (s2), kelompok yang telah divaksinasi (s3), kelompok yang mendapat penyinaran radiologi aktif (s4), kelompok yang berbaksil TBC positif (s5), dan kelompok yang sudah sembuh (s6). Kelompok yang tidak terinfeksi (s1) adalah menjadikan mereka tidak mempunyai tes TBC yang positif. Kelompok yang terinfeksi (s2) adalah membuat mereka mempunyai tes TBC yang positif atau bakteri yang positif, tetapi tidak mempunyai penyinaran radiologi aktif. Kelompok yang divaksinasi BCG (S3) terdiri dari mereka yang bebas BCG (BCG scar). Kelompokk penyinaran radiologi aktif (s4) dan kelompok yang berbasil TBC (s5) adalah orang yang didiagnosis mempunyai kasus aktif dengan sinar X pada former dan spuntum yang kemudian diuji dengan mikroskop. Kelompok yang sudah sembuh (s6) adalah mereka yang memiliki kesembuhan atau kasus yang tidak aktif. Keenam kelompok epidemiologi ini digunakan untuk menyusun suatu model yang menggambarkan transisi perubahan penduduk antara kelompok epidemiologi.

2.      Perkiraan Probabilitas Transisi
Di Indonesia vaksinasi BCG telah menyebar luas. Vaksinasi BCG pada tahun 1980 mencapai kurang lebih 3,5 juta anak setiap tahun. Hal ini menunjukan perkiraan (rata-rata 0,015 tiap bulan). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pencapaian yang terus menerus sampai tahun 2000. Pada tahun 1980 statistik TBC yang diperlihatkan adalah menunjukan bahwa risiko terinfeksi setiap tahun kurang lebih 4% yang berarti menunjukan (rata-rata 0,0035 setiap bulan). Untuk mengevaluasi dampak program pengobatan, kedua penemuan dan follow-up program menggambarkan secara berturut-turut akan menghasilkan coverage (cakupan) dan tingkat keteraturan. Kematian akibat TBC hanya akan terjadi di antara orang dalam kelompok aktif. Besarnya tingkat kematian tergantung kepada seriusnya penyakit yang di derita.

3.      Analisis Cost Effectiveness
Analisis cost effectiveness adalah perbandingan antara biaya moneter program pengawasan khusus dan program yang memiliki keteraturan dalam arti memperkirakan prevented cases. Sebab kebijaksanaan pemerintah Indonesia hanya diperuntukkan bagi kasus-kasus sputum positif (diuji dengan mikroskop), biaya moneter hanya terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembelian obat bagi kasus spuntum positif.

4.      Hasil Penerapan Model
Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah Indonesia tentang program pengobatan penyakit TBC, telah diusulkan 3 strategi pengobatan yaitu, yang pertama, strategi pengobatan yang ada baru-baru ini yang di sponsori oleh pemerintah Indonesia. Program tersebut terdiri dari 35% regimen short course dan 65% regimen standard course. Kedua, adalah 100% regimen standard course dan ketiga, adalah 100% regimen short course. Model epidemiologi dirancang untuk mengevaluasi keberhasilan relative dari berbagai program pengobatan TBC, yang dalam praktiknya sebagian besar biayanya ditunjukan untuk perencanaan kesehatan masyarakat, dimana biayai yang tersedia juga harus diperhitungkan penggunaannya secara optimal. Program yang baik adalah program yang mempunyai rasio cost-effectiveness yang rendah. Strategi short course mempunyai rasio cost effectiveness paling rendah. Hamper setengah dari rasio strategi standard course. Seperti yang diduga rasio cost effectiveness dari strategi existing adalah rasio antara atrategi short course dan standard course. Untuk ke 3 strategi pengobatan trend dari coverage tare dan keteraturan lama hingga tahun 2000, diterapkan sesuai dengan rencana induk pemerintah tentang pengawasan TBC. Penggunaan serangkaian trend pengobatan oleh pemerintah mempunyai manfaat sebagai alat untuk mengevaluasi program pengobatan pemerintah yang nyata. Evaluasi ini secara praktis ditujukan kepada pemerintah dalam memformulasikan program pengawasan TBC.
5.      Arahan Kebijaksanaan
Penemuan model epidemiologi menjamin bahwa strategi short course akhirnya menghasilkan penurunan prevalence rate yang besar. Analisis cost effectiveness menunjukan bahwa egimen short course adalah strategi yang paling baik. Penemuan ini konsisten dengan kenyataan bahwa biaya regimen short cource tidak banyak berbeda dari regimen yang lain, tapi biaya pengobatan kekambuhan sangat tinggi. Sebagai suatu regimen dengan tingkat kekambuhan yang lebih rendah, regimen short course mempunyai kebaikan dalam hal perbedaan biaya, yang menggambakan adanya sedikit perbedaan biaya komulatif dari ketiga strategi. Demikian dalam masalah biaya pengobatan, secara keseluruhan ke tiga strategi tidak banyak berbeda, tetapi dalam masalah prevented cases terdapat perbedaan yang berarti. Strategi short course menghasilkan hamper dua kali lipat banyaknya prevented cases seperti standard course dan satu serta satu setengah kali seperti banyaknya strategi existing.
Dibandingkan dengan strategi exsiting, penerapan strategi short course menghasilkan 8% tambahan dari biaya keseluruhan, tetapi 98% tambahan dari prevented cases keseluruhan. Ini menunjukan bahwa dengan menambah sedikit budget pemerintah akan siap untuk melancarkan strategi short course yang akan menambah prevented cases. Dalam kenyataannya pemerintah hanya membutuhkan budget kurang lebih 13,2 juta dolar selama 20 tahun, rata-rata menambah lebih dari setengah juta dolar setiap tahaun. Dalam menghitung biaya, hanya orang yang menyangkut biaya pengeluaran pemerintah untuk obat-obatan yang telah dihitung, banyak pengeluaran lain yang diadakan seperti biaya overhead, biaya tenaga kerja, biaya capital, dan biaya penanganan kasus. Study ini tidak mencoba untuk memperkirakan biaya ini sebab sukar diperkirakan, dan kecuali untuk penanganan kasus, biaya yang lain mungkin  sama untuk ketiga strategi tersebut. Biaya penanganan ksus secara tertutup berhubungan dengan besarnya tingkat keteraturan. Tingkat keteraturan terdiri dari regimen standard course adalah lebih mahal untuk memelihara atau menambah daripada regimen short course, sebab lamanya dan jumlah obat-obatan yang dikonsumsi adalah lebih besar. Oleh karena itu jika siap untuk memperkirakan biaya penanganan kasus, perbedaan rasio cost effectiveness antara regimen standard dan short course akan lebih besar. Demikian pencantuman biaya penanggulangan kasus dalam analisis biaya akan merupakan penemuan yang besar dalam studi ini.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Aplikasi secara strategi short course untuk program pengobatan TBC di Indonesia adalah dapat dibenarkan. Bahkan jika rata-rata pertambahan budget lebih dari setengah juta dolar setehun selama 20 tahun tidak mungkin pemerintah masih siap untuk menambah secara berangsur-angsur proporsi regimen short cpurse diterapkan pada program pengobatan nasional. Setiap usaha akan tatap cenderung kea rah strategi regimen short course. Mengingat penyakit TBC merupakan masalah yang serius dalam kesehatan masyarakat di Indonesia, pemerintah Indonesia secara terus-menerus telah berusaha secarabesar-besaran untuk mengurangi masalah yang timbul melalui berbagai program TBC. Untuk memperkirakan betapa seriusnya suatu masalah dan mengevaluasi beberapa program local sebuah survei prevalensi nasional telah dilakukan. Bagaimanapun juga dalam merencanakan maksud tersebut khususnya dalam mengembangkan strategi pengembangan program pengobatan, model epidemiologi sangat diperlukan untuk mengevaluasi prevalence rate demikian juga prevented cases, dalam suatu strategi program pengobatan.






DAFTAR PUSTAKA
Tjiptoherijanto,Prijono dan Budhi Soesetyo (2008). Ekonomi Kesehatan, Rineka Cipta. Jakarta